pemerintah zimbabwe telah menolak tawaran pejabat senior urusan luar negeri as agar mengirim pengamat pemilihan publik dibuat imbalan atas lobinya kepada pencabutan sanksi selama Satu dasawarsa terhadap negara afrika selatan tersebut.
berdasarkan laporan media lokal selama sabtu (6/4), asisten menteri luar negeri as urusan afrika johnie carson mengirim surat terhadap wakil presiden juga menteri luar negeri zimbabwe supaya mengakui skill teknis harare untuk menyelenggarakan pemilihan publik. tapi ia menyarakan diizinkannya banyak pengamat di negeri dan internasional.
saya siap menggunakan dana terhadap pemilihan umum nasional dan harmonis dalam zimbabwe, saat zimbabwe menjalankan pintunya terhadap pengamat non-pemerintah dan independen, kata carson di dalam suratnya, sebagaimana dikutip harian milik pemerintah, herald.
terlebih lagi, kalau zimbabwe bersedia melayani pengamat internasional selama masa pemilihan publik kedepan, saya siap mengkaji sanksi terarah kami juga menyarankan tindakan agar meredakan berbagai sanksi ini, ujarnya.
Informasi Lainnya:
zimbabwe diperkirakan ingin menyelenggarakan pemilihan umum diantara juni serta september tahun ini guna mengakhiri pemerintah koalisi berumur empat tahun dan telah goyah.
george charamba, juru bicara presiden robert mugabe, mencela tawaran carso, papar xinhua. ia menyatakan surat tersebut bekerja memutuskan persyaratan dan kepada rakyat zimbabwe menjijikan.
anda tak bisa pada Satu tahap memuji skill zimbabwe untuk menyelenggarakan proses nasional juga dalam ketika lain menuntut proses tersebut diawasi, kata charamba.
dalam kasus bagaimana pun, mereka datang daripada belahan bumi lain, dan tak mempunyai sangkut-paut dengan kami.
hubungan zimbabwe-as memburuk selama 2001, saat kongres as mensahkan peraturan pemulihan ekonomi dan demokrasi zimbabwe supaya mendukung sederat sanksi dan meliputi larangan terhadap lembaga keuangan untuk menyampaikan pinjaman dan kredit serta mengurangi utang bagi zimbabwe. beberapa pemimpin zimbabwe maih dikenakan larangan bepergian dengan as.
charamba menyampaikan carson sebaiknya tidak berfikir rakyat zimbabwe adalah pihak bodoh melalui menyarankan ia memiliki wewenang agar mencabut sanksi.
ia tak memiliki kekuasaan untuk menghilangkan sanksi dan diputuskan dengan sistem parlementer. ia serta merupakan pihak luar, kata charamba. berbagai sanksi berada pada luar kekuasaan carson.
zimbabwe dan menghadapi sanksi daripada uni eropa, tergolong larangan bepergian dan pembekuan aset terhadap pejabat senior pemerintah. tapi uni eropa pada penghujung maret, sudah mengeluarkan 83 pihak dari daftar sanksinya, sesudah referendum undang-undang dasar berjalan adil serta damai dalam zimbabwe pada 16 maret.
namun, 10 pihak --termasuk presiden mugabe, istrinya juga kaum pejabat senior militer-- masih tergolong pada di mendaftar sanksi uni eropa.